BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam sejarah perekonomian indonesia
terdapat beberapa kali pergantian pemerintahan. Yaitu, pemerintahan orde lama,
pemerintahan orde baru, transisi, reformasi, dan gotong royong.
Pada masa orde lama, kinerja
perekonomian indonesia sangat buruk. Produksi nasional disemua sektor mengalami
stagnasi, ekspor nonmigas sama sekali tidak berkembang, infrastruktur fisik
hancur, tingkat inflasi sangat tinggi mencapai lebih dari lima ratus persen.
Namun demikian, kehebatan ekonomi indonesia
yang dicapai oleh pemerintahan Soeharto pada tingkat makro tersebut tidak tanpa
masalah yang akhirnya membuat Indonesia terjerumus ke dalam krisis ekonomi
menjelang akhir tahun 1997.
Perbaikan ekonomi Indonesia setelah
dilanda krisis besar tersebut mulai kelihatan sejak tahun 2000 dengan
pertumbuhan Produk Domestik Bruto ( PDB ) yang kembali positif dengan laju yang
mulai menanjak. Namun demikian, masih banyak permasalah perekonomian Indonesia
yang perlu dicari jalan keluarnya hingga saat ini.
B. Rumusan Masalah
· Apa yang dimaksud
dengan gotong royong
· Bagaimana sejarah
terbentuknya kabinet gotong royong
· Bagaimana keadaan
perekonomian kabinet gotong royong
C. Tujuan
·
Mengetahui pengertian gotong royong.
·
Mengetahui sejarah kabinet gotong royong.
·
Mengetahui keadaan perekonomian kabinet gotong royong
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Gotong Royong
Gotong royong adalah suatu
kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar
kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan.
Selain itu gotong royong juga merupakan suatu
istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama - sama
untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Bersama - sama dengan musyawarah, pantun, Pancasila, hukum, adat ,
ketuhanan, dan kekeluargaan, gotong royong menjadi
dasar Filsafat
Indonesia seperti
yang dikemukakan oleh M. Nasroen.
B. Sejarah Kabinet Gotong Royong
Pada pertengahan tahun 1999 dilakukan
pemilihan umum, yang akhirnya dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P). Partai Golkar mendapat posisi kedua, yang sebenarnya cukup
mengejutkan banyak kalangan di masyarakat. Bulan Oktober 1999 dilakukan SU MPR
dan pemilihan presiden diselenggarakan pada tanggal 20 oktober 1999. KH Abdurachman
Wahid atau yang dikenal dengan sebutan Gus Dur terpilih sebagai preside RI
keempat dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden.
Pada awal pemerintahan reformasi yang
dipimpin oleh presiden Wahid, masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan
investor, termasuk investor asing menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan
dan kesungguhan Gus Dur untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan
menuntaskan semua permasalahan yang ada didalam negeri. Akan tetapi ketenangan
masyarakat setelah Gus Dur terpilih sebagai presiden tidak berlangsung lama.
Gus Dur mulau menunjukkan sikap dan mengeluarkan ucapan – ucapan yang
kontroversial yang membingungkan pelaku – pelaku bisnis. Gus Dur cenderung
bersikap diktator dan praktik KKN dan dilingkungannya semakin intensif,
bukannya semakin berkurang yang merupakan salah satu tujuan daripada gerakan
reformasi. Karena banyaknya permasalahan ekonomi yang muncul maka pada Maret
2001 istana presiden dikepung para demonstran yang menuntut presiden Gus Dur
mundur.
Setelah presiden wahid turun,
Megawati menjadi presiden Indonesia yang kelima. Kabinet yang dipimpinnya berlandaskan prinsip Gotong Royong dan dilantik pada tahun
2001 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2004.
Pemberian nama Kabinet Gotong
royong merupakan gambaran bahwa pemerintahan saat itu dijalankan secara
kolektif dengan merangkul berbagai kekuatan politik untuk bekerjasama dengan
semangat kebersamaan[1]. Selain itu kata gotong royong
dipilih untuk merekonsiliasi atau mempersatukan
bangsa Indonesia dalam semangat membangun kembali. kabinet
gotong royong melakukan terobosan dimana masyarakat bergerak sendiri ( gerakan dari bawah ) dimana masyakat mengenal ada suatu usaha yang perlu dilakukan
untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mereka melakukan gerakan grass - root
secara sukarela.
Dan hal yang paling utama adalah gotong
royong menjadi jembatan untuk mewujudkan kelima sila pancasila dalam kehidupan
berbangsa, beregara dan eksistensi dalam pergaulan internasional. Sebagaimana
kata Bung Karno dalam pidatonya tentang Pancasila 1 Juni 1945“…dan diatas
kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi…itulah
jalan untuk meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
C. Keadaan Perekonomian
Pada Masa Kabinet Gotong Royong
Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi
perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gusdur.
Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat
berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati
disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam
negeri mauoun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah,
memang kondisi perekonomian Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik.
Namun tahun 1999 IHSG cenderung menurun, ini disebabkan kurang menariknya
perekonomian Indonesia bagi investor, kedua disebabkanoleh tingginya suku bunga
deposito.[2] Sementara itu inflasi yang dihadapi kabinet gotong royong pimpinan Megawati juga sangat berat.
Menurut BPS, inflasi tahunan pada awal pemerintahan Wahid hanya sekitar 2%,
sedangkan pada awal pemerintahan Megawati tingkat inflasi sudah mencapai 7,7%.
Bahkan laju inflasi tahunan selama periode juli 2000 - juli 2001 sudah mencapai
13,5%.
Inflasi Tahun 2004 Dipatok 6,5% [Jakarta-PSB/5 Januari 2004]. Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat memperkirakan inflasi 2004 sebesar 6,5%. Angka itu turun dari angka inflasi 7% yang diajukan pemerintah dalam nota keuangan, Agustus 2003.
‘’Dengan inflasi yang rendah,
diharapkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) juga akan terus menurun,
berakibat bunga kredit juga menurun,’’ kata Sugeng Waluya, anggota Panitia
Anggaran, saat membacakan hasil keputusan rapat Panitia Kerja Fiskal dan
Moneter di gedung parlemen, Kamis (6/11).
Walau demikian, kurs rupiah dan
tingkat suku bunga SBI perlu diberi ruang terhadap resiko fiskal yang mungkin
terjadi pada 2004. Pasalnya, Indonesia menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan
tidak terikat lagi dengan program Dana Moneter Internasional (IMF). Komentar Menteri Keuangan?
‘’Sangat realistis,’’ kata Boediono. Menurutnya, sangat masuk akal jika inflasi
2004 ditargetkan 6,5% dengan melihat laju inflasi tahun 2003. Boediono juga optimis, laju
inflasi 2003 mencapai di bawah 6%. ‘’Pemilu tidak akan mengganggu laju inflasi,
walau diperkirakan tingkat konsumsi meningkat. Tergantung arus barangnya
juga,’’ katanya.
Sebelumnya, Deputi Bidang
Inflasi Badan Pusat Statistik Ali Rosidin dalam konfrensi pers, Jumat siang
(2/01) menyampaikan, inflasi Indonesia pada 2003 berada di nilai terendah, jika
dilihat dari data dari 1989 - 2003.
Dari data BPS, inflasi Indonesia
pada 1999 adalah 2,01%, sedangkan 2000, 9,35 %. Pada 2001, meningkat menjadi
12,55 %, lalu menurun pada 2002 menjadi 10,03 %. Dan pada 2003 ini, inflasi
Indonesia, 5,06 %.
Nilai inflasi Indonesia pada
lima tahun belakangan ini sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan inflasi
pada tahun-tahun sebelumnya. Contohnya saja pada tahun 1998, saat Indonesia
mengalami krisis moneter, inflasi Indonesia mencapai 77,63 %. Panitia Kerja
yang merampungkan pembahasan selama Oktober 2003, juga menyepakati pertumbuhan
ekonomi dipatok sebesar 4,8 % dengan nilai tukar rupiah Rp. 8.600 per dolar
Amerika Serikat, tingkat bunga SBI 8,5 %. ‘’Harga minyak sebesar US$ 22 per
barel dengan produksi per hari sebesar 1.150 juta barel. Produk Domestik Bruto
sebesar 1.999,6 triliun,’’ kata Sugeng.
Dewan juga menetapkan pendapatan
negara dan hibah 2004 sebesar Rp 349,9 triliun yang diperoleh dari penerimaan
pajak sebesar Rp 272,17 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp 77,12 triliun.
Selain itu, DPR juga memberi keleluasaan kepada pemerintah untuk menerbitkan
obligasi dalam dan luar negeri. Tahun depan, pemerintah mengajukan penerbitan
obligasi luar negeri senilai US$ 400 juta dan obligasi dalam negeri senilai Rp
28 triliun. Dari asumsi dasar RAPBN 2004, diperkirakan defisit anggaran 2004
mencapai Rp 23,032 triliun atau 1,2 % Produk Domestik Bruto. [ti/dz]
Keadaan perekonomian Indonesia pada masa kabinet
gotong royong dapat terlihat melalui tabel dibawah.
Tabel 1
Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Indonesia
Sejak Krisis 1998
Indikator
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
Pertumbuhan
PDB riil (%)
|
-13,1
|
0,8
|
4,9
|
3,8
|
4,3
|
4,9
|
5,1
|
5,7
|
5,5
|
6,3
|
PDB nominal
(miliar US$)
|
96
|
140
|
166
|
164
|
200
|
239
|
258
|
287
|
364
|
433
|
PDB per kapita
( US$)
|
977
|
694
|
742
|
697
|
948
|
1117
|
1191
|
1308
|
1641
|
1925
|
Pertumbuhan
ekspor (%)
|
-8,6
|
-0,4
|
27,7
|
-9,3
|
5,0
|
8,4
|
12,0
|
19,7
|
17,7
|
13,2
|
Pertumbuhan
impor (%)
|
-34,4
|
-12,2
|
39,6
|
-7,6
|
15,1
|
10,9
|
27,8
|
24,0
|
5,8
|
22,0
|
Neraca
perdagangan (miliar US$)
|
21,5
|
24,7
|
28,6
|
25,4
|
23,5
|
24,6
|
21,2
|
28,0
|
39,7
|
39,6
|
Transaksi
berjalan (% PDB)
|
4,3
|
4,1
|
4,8
|
4,2
|
3,9
|
3,4
|
1,1
|
0,1
|
3,0
|
2,5
|
*prediksi
Sumber:
Citigroup, Tulus T.H.Tambunan.
2009. perekonomian Indonesia. Hlm 35
Berdasarkan tabel diatas, dapat kita
simpulkan bahwa dalam era Megawati kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan
perbaikan, paling tidak dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Seperti yang
ditunjukkan di tabel 1, pada tahun 2002 PDB Indonesia tumbuh 4,3% dibandingkan
3,8% pada tahun sebelumnya, dan kemajuan ini berlangsung terus hingga akhir
periode Megawati yang mencapai 5,1%. PDB nominal meningkat dari 164 miliar
dolar AS tahun 2001 menjadi 258 miliar dolar AS tahun 2004; demikian juga
pendapatan perkapita meningkat dengan presentase yang cukup besar dari 697
dolar AS ke 1.191 dolar AS selama periode Megawati. Kinerja ekspor juga membaik
dengan pertumbuhan 5% tahun 2002
dibandingkan -9,3% tahun 2001, dan terus naik hingga mencapai 12% tahun 2004. Kinerja impor juga ikut membaik
dengan pertumbuhan 15,1% tahun 2002 dibandingkan -7,6% tahun 2001, dan terus
naik hingga mencapai 27,8% tahun 2004. Namun demikian neraca perdagangan (NP),
yakni saldo ekspor (X) – impor (M) barang, maupun transaksi berjalan (TB),
sebagai presentase dari PDB, mengalami penurunan..
IHSG
juga cenderung menurun sejak 1999, yang bisa mencerminkan dua hal.
Dalam hal perbankan, dapat dikatakan bahwa sektor perbankan merupakan faktor
penghambat terbesar terhadap proses pemulihan ekonomi Indonesia sejak krisis
tahun 1997, termasuk pada masa pemerintahan Gotong Royong. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh
lembaga Political and Economic Risk Consultancy Ltd. (PERC) terhadap perbankan
di 14 negara di Asia Pasifik tahun 2002 (yang di publikasikan awal Mei 2002),
perbankan Indonesia berada di urutan terendah dalam hal standar dan kualitas
dengan indeks 2,06; sedangkan teratas adalah AS dengan indeks 9,3.
Rendahnya
pertumbuhan ekonomi dikarenakan masih kurang berkembangnya investasi terutama
disebabkan oleh masih tidak stabilnya kondisi sosial politik dalam negeri.
BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
·
Gotong
royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat
suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan
ringan.
·
Megawati
menjadi presiden Indonesia yang kelima. Kabinet yang dipimpinnya berlandaskan prinsip Gotong Royong dan dilantik pada tahun
2001 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2004.
·
Di
bidang ekonomi masalah pokok di awal masa tugas Kabinet adalah inflasi dan besarnya hutang
pemerintah dan belum tuntasnya upaya penyehatan perbankan nasional. Hal ini
berdampak pada meluasnya pengangguran dan menurunnya tingkat pendapatan maupun
daya beli masyarakat. Pelemahan juga terjadi pada kegiatan investasi karena kurangnya
dukungan prasarana, gangguan ketertiban dan keamanan serta ketidakpastian
kebijakan hukum.
·
Kabinet Gotong Royong adalah kabinet pemerintahan
Presiden RI kelima Megawati Sukarnoputri (2001-2004). Kabinet ini dilantik pada
tahun 2001 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2004. Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia
yang jauh lebih buruk daripada pemerintahan Gus Dur. Keterpurukan kondisi
ekonomi yang ditinggal
Wahid kian terasa jika dilihat dari perkembangan indikator ekonomi lainnya, sepeti tingkat suku bunga, inflasi, saldo neraca pembayaran, dan defisit APBN. Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Menurut data BPS, inflasi tahunan pada awal pemerintahan Wahid hanya sekitar 2%, sedangkan pada awal pemerintahan Megawati, atau periode januari-juli 2001 tingkat inflasi sudah mencapai 7,7%. Bahkan laju inflasi tahunan selama periode Juli 2000-juli 2001 sudah mencapai 13,5%.
Namun demikian, dalam era Megawati kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan, paling tidak dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Pada tahun 2002 PDB Indonesia tumbuh 4,3% dibandingkan 3,8% pada tahun sebelumnya, dan kemajuan ini berlangsung terus hingga akhir periode Megawati yang mencapai 5,1%.
Wahid kian terasa jika dilihat dari perkembangan indikator ekonomi lainnya, sepeti tingkat suku bunga, inflasi, saldo neraca pembayaran, dan defisit APBN. Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Menurut data BPS, inflasi tahunan pada awal pemerintahan Wahid hanya sekitar 2%, sedangkan pada awal pemerintahan Megawati, atau periode januari-juli 2001 tingkat inflasi sudah mencapai 7,7%. Bahkan laju inflasi tahunan selama periode Juli 2000-juli 2001 sudah mencapai 13,5%.
Namun demikian, dalam era Megawati kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan, paling tidak dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Pada tahun 2002 PDB Indonesia tumbuh 4,3% dibandingkan 3,8% pada tahun sebelumnya, dan kemajuan ini berlangsung terus hingga akhir periode Megawati yang mencapai 5,1%.
DAFTAR PUSTAKA
Faisal,
Bahri. 2002. Perekonomian Indonesia.
Penerbit : ERLANGGA
Suroso P.G.
1994. Perekonomian Indonesia, Buku
Panduan Mahasiswa. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
Tambunan,
Tulus. 1996. Perekonomian Indonesia. Bogor
: GHALIA INDONESIA
Tambunan,
Tulus. 2009. Perekonomian Indonesia. Bogor
: GHALIA INDONESIA
Neraca pembayaran merupakan
suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan
penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca
pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari
individu dan pemerintah asing,
dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca
transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item
finansial.
Transaksi dalam neraca pembayaran
dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.
1.
Transaksi
debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa)
dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-),
yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
2.
Transaksi
kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari
luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+),
yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.
